Peer Educator, Peran dalam Advokasi Kesehatan Reproduksi (2)

Posted: Januari 9, 2012 in pendidikan seks

Reproduksi dan Tanggung Jawab Negara

Dalam arti sesungguhnya Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya secara sempit diartikan tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta prosesnya (Pasal VII dokumen Kependudukan Kairo). Sehingga jelas bahwa cakupan masalah reproduksi ini amat luas sehingga perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan program. Kesehatan reproduksi tidak sekedar membahas tentang struktur biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga meliputi pengetahuan sistem dan fungsi reproduksi, kurun reproduksi sehat, PMS/AIDS, mitos dan fakta seksualitas (Munawaroh 1997).

Pemerintah Indonesia, melalui Paraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005- 2009 menyatakan bahwa salah satu arah RPJM adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja. Kondisi memberikan kerangka legal bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak reproduksi remaja. Peraturan Pemerintah itu juga merupakan Implementasi dari kesepakatan dokumen rencana aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan  atau ICPD pada tahun 1994 yang ditanda tangai oleh 178 negara termasuk Indonesia. Dokumen itu mewajibkan kepada negara untuk mengakui dan memenuhi hak-hak reproduksi dan seksual remaja.

Hak-hak reproduksi dan seksual remaja itu sendiri adalah :

  1. Hak untuk menjadi diri sendiri : membuat keputusan, mengekspresi diri, menjadi aman, menikmati seksualitas, dan memutuskan apakah akan menikah atau tidak.
  2. Hak untuk tahu : menggenai hak reproduksi dan seksual, termasuk kontrasepsi, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, serta anemia.
  3. Hak untuk melindungi diri : dari kahamilan yang tidak direncanakan, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual, HIV/ AIDS dan kekerasan seksual.
  4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan : secara bersahabat, menyenangkan, akurat, berkulitas, dan menghormati hak remaja.
  5. Hak untuk terlibat : dalam perencaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program remaja, serta mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Argumen hak reproduksi dan seksual remaja itulah yang sebenarnya harus dikembangkan dalam setiap pengembangan program kesehatan reproduksi remaja, bahwa hak remaja merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, salah satunya adalah pendidikan kesehatan reproduksi.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi yang benar tentang segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Dari pendidikan ini diharapkan remaja memahami seluk beluk anatomi dan fungsi alat reproduksinya sehingga bisa memikirkan lebih jauh resiko apa yang akan didapat ketika berpeilaku seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif dan tepat sasaran dapat diberikan dengan cara sebagai beikut (Tim Sahabat Remaja PKBI DIY, 2000: 82)

  1. bersikap jujur, realistis, terbuka terhadap masalah seksualitas
  2. memberikan informasi yang factual dan dapat dipercaya
  3. informasi yang diberikan harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak
  4. mendukung penentuan nilai pribadi mereka tentang seks dengan
  5. mempertimbangkan nilai dan norma di sekitarnya serta berperilaku seks yang sehat (secara fisik, sosial dan psikis).

Untuk menjaga dan memastikan komprehensifitas pendidikan kesehatan reproduksi perlu ada beberapa materi standar yang mewakili seluk beluk kesehatan reproduksi. Minimal ada enam prinsip pendidikan kesehatan reproduksi yang harus diperhatikan (Tim Sahaja PKBI DIY, 75 – 76) :

  1. Perkembangan manusia : anatomi, reproduksi dan fisiologi
  2. Hubungan antar manusia : keluarga, teman, pacaran dan perkawinan
  3. Kemampuan personal : nilai, pengambilan keputusan, komunikasi dan negosiasi
  4. Perilaku seksual: abstinance dan perilaku seksual lain
  5. Kesehatan seksual : Kontrasepsi, pencegahan PMS dan HIV/AIDS, aborsi dan kekerasan seksual
  6. Budaya dan masyarakat : peran gender, seksualitas dan agama.

 

Upaya yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja adalah memasukkan materi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum, walaupun sekarang dikatakan sudah masuk tapi masih dalam pola-pola sisipan atau masuk ke pelajaran-pelajaran tertentu seperti pelajaran biologi, agama, penjaskes, serta di bimbingan dan konseling. Tetapi yang lebih komprehensif dan integratif dengan masuk ke dalam kurikulum adalah menjadikan pendidikan kesehatan reproduksi itu sebagai mata pelajaran di sekolah, seperti halnya mata pelajaran lainnya.

Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY pada tahun 2005 telah melakukan sebuah assesment kebutuhan akan pendidikan kesehatan reproduksi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Hasil assesmen tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden siswa (94%) merasa membutuhkan pelajaran kesehatan reproduksi karena sangat berguna untuk memahami, menjaga dan berperilaku seks yang sehat. Kebutuhan akan Mata Pelajaran kesehatan reproduksi pada sebagian besar responden siswa (84,8%) dikarenakan materi kesehatan reproduksi belum terdapat pada Mata Pelajaran lainnya dan Mata Pelajaran yang ada dirasa belum cukup untuk mengetahui dan menjaga organ reproduksinya oleh 57,8% responden siswa. Hanya 36,4% responden yang merasa bahwa Mata Pelajaran yang ada sudah memberikan materi untuk memahami dan menjaga kesehatan reproduksi-nya.

Dalam penelitian tersebut juga ditunjukkan fakta sebanyak 58,3% siswa sekolah menengah menghendaki Mata Pelajaran kesehatan reproduksi jika ada tambahan pelajaran. Data ini juga didukung oleh data lain tentang pilihan jenis mata pelajaran tambahan. Sebanyak 61,8% responden menghendaki menjadikan Mata Pelajaran kesehatan reproduksi sebagai pilihan pertamanya. Ada kekhawatiran dari pihak pengajar tentang asumsi kepadatan jam mata pelajaran ketika akan ditambah mata pelajaran kesehatan reproduksi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa merasa tidak sulit untuk menerima materi kesehatan reproduksi sebagai Mata Pelajaran tersendiri. Hal itu ditunjukkan oleh sebanyak (54,7%) responden yang menghendaki agar Mata Pelajaran kesehatan reproduksi itu dijadikan sebagai muatan lokal. Alokasi waktu yang dikehendaki sebagian besar siswa (47,3%) untuk memberikan Mata Pelajaran kesehatan reproduksi adalah 2 jam dalam seminggu. [soepri]…. bersambung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s